Perbuatan Melawan Hukum yang disingkat PMH Banyak orang-orang salah dalam memahami PMH, termasuk seorang advokat terkadang muncul pertanyaan apasih yang dimaksud dengan PMH? PMH (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan
Izin Perceraian Bagi PNS. Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomo 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1) dan bagi anggota
Pengacara Perusahaan di Jogja. Kami merupakan Kantor Hukum / Pengacara RAM And Partners menyediakan jasa bantuan hukum baik secara litigasi (penyelesaian permasalahan hukum di pengadilan) maupun secara non-litigasi (penyelesaian permasalahan hukum diluar pengadilan) secara keseluruhan, dan juga memberikan layanan investasi secara aman dan menguntungkan dalam menangani kasus-kasus sengketa bisnis
