Kantor Hukum Arsip

Daftar Alamat Kantor Pengacara / Advokat Di Jogja Sleman

Post author:admin
Post published:2 September 2017
Post category:Kantor Advokat Kantor Hukum Kantor Pengacara Pengacara Perceraian

Daftar Alamat Kantor Pengacara / Advokat Di Jogja, Sleman dan Bantul. Jika saat ini anda sedang menghadapi masalah hukum dan membutuhkan Daftar alamat kantor pengacara maka anda dapat menghubungi LAW FIRM RAM & PARTNERS merupakan Kantor Hukum, Kantor Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Pusat di Jalan Rejowiangun No. 420E, Kotagede,, Kota Yogyakarta HP:0852-2892-6767, dan memiliki wilayah kerja Seluruh Wilayah Indonesia. Anda dapat datang kekantor kami atau menghubungki hanya sekedar untuk melakukan konsultasi atas masalah yang sedang anda hadapi.

(lebih…)

Kantor Hukum, Advokat, Pengacara

Post author:admin
Post published:16 Agustus 2017
Post category:Kantor Advokat Kantor Hukum Kantor Pengacara

Kantor Hukum, Advokat, Pengacara LAW FIRM RAM & PARTNERS myang menangani berbagai kasus hukum baik kasus Pidana Maupun Kasus Perdata diluar pengadilan (non Letigasi) maupun di dalam pengadilan. LAW FIRM RAM & PARTNERS merupakan kantor Hukum yang didirikan untuk menjawab kebutuhan akan jasa professional hukum, yang memaksimalkan pemberian jasa dengan standar professional yang tinggi kepada pengguna jasa bantuan hukum.

(lebih…)

Perjanjian Perkawinan Terbaru

Post author:admin
Post published:26 Juli 2017
Post category:Kantor Hukum

Perjanjian Perkawinan Terbaru

Setiap Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, sebelumnya jika ingin memiliki Hak Milik tentu tidak di perkenankan jika tidak memiliki perjanjian perkawinan pemisahan harta sebelum Menikah. berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan pasangan Anda (yang berstatus WNA) akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. (lebih…)